Posted in PENDIDIKAN

Pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah(MBS)

A. Mengapa Pendidikan Penting Bagi Setiap Anak?

Pembelajaran KooperatifBukti menunjukkan bahwa tingkat perkembangan dan kemajuan suatu bangsa atau masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat kemajuan pendidikan bangsa dan masyarakat itu sendiri. Negara-negara seperti Swiss, Jerman, Jepang, dan Singapura adalah contoh beberapa negara maju dan berpenghasilan tinggi karena memiliki penduduk atau sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi, sebagai dampak dari pendidikan mereka yang berkualitas. Padahal negara tersebut miskin akan sumberdaya alam.

Oleh karena itu, menurut PBB di mana Indonesia adalah salah satu anggotanya, pendidikan merupakan salah satu hak azasi anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat, untuk mendukung perkembangan dirinya secara optimal, sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat (Konvensi Hak Anak).

Di tingkat dunia, faktor pendidikan diyakini dapat mempengaruhi pembangunan suatu bangsa terutama terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Begitu pentingnya faktor pendidikan tersebut, sehingga dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan menjadi salah satu variabel penentu. Karena fakta ini pulalah maka sudah semestinya pendidikan harus dapat dinikmati oleh semua orang. Mengacu pada tujuan ketiga Pembangunan Milenium yang merupakan salah satu konvensi PBB, secara jelas ditetapkan bahwa pada tahun 2015 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Jauh sebelum deklarasi Tujuan Pembangunan Milenium, Indonesia telah menetapkan bahwa semua warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 31 ayat 1 UUD 1945). Selain itu, dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan pula bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti negara Republik Indonesia sejak awal telah berkomitmen untuk menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa membedakan status sosial, ras, etnis, agama, dan gender, berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Secara lebih rinci Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 5 menyatakan, bahwa setiap anak usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

B. Mengapa Program MBS Diperlukan?

Program “Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan” (CLCC atau Creating Learning Communities for Children) atau yang dikenal luas di lapangan sebagai “Manajemen Berbasis Sekolah” (MBS), dirintis pertama kali oleh pemerintah Indonesia (khususnya melalui DEPDIKNAS) dengan bantuan UNICEF dan UNESCO sejak 1999. Tujuan utama program MBS ialah untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar, dengan memfokuskan pada tiga pilar utama ialah: manajemen sekolah, peran serta (partisipasi) masyarakat terhadap pendidikan di sekolah, dan proses pembelajaran di sekolah.

Pada saat itu Indonesia sedang menuju transisi menuju sistem desentralisasi pemerintahan, termasuk desentralisasi pendidikan, dimana kewenangan pelaksanaan dan penganggaran pendidikan diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Pelayanan pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan tersebut, dimana sebagian besar pelayanan dan anggaran pendidikan berada dibawah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini, termasuk dalam peningkatan akses pendidikan, mutu dan manajemennya. Banyak keberhasilan yang telah diraih dalam upaya peningkatan akses pendidikan, terutama dalam pendidikan dasar. Misalnya, angka partisipasi Murni (APM) SD/MI meningkat dari 93% menjadi 95 % dari tahun 200 sampai dengan tahun 2008. Sedangkan APM SMP/MTs meningkat dari 58% menjadi 72% dalam kurun waktu yang sama.

Namun demikian masih banyak masalah yang dihadapi dalam hubungannya dengan upaya peningkatan akses, mutu dan manajemen pendidikan sebagai berikut. Berbagai masalah utama yang ditemui berkenaan dengan sistem pendidikan dasar bersumber dari sejumlah sebab utama termasuk kurangnya anggaran untuk pendidikan dasar (terutama sebelum adanya peningkatan anggaran pendidikan melalui APBN pada beberapa tahun terakhir ini), kurangnya kapasitas/kemampuan sekolah dan pemerintah daerah, kurangnya bantuan dan peran serta masyarakat terhadap pendidikan, dan tingkat kemiskinan masyarakat, yang semuanya bermuara pada rendahnya kualitas pembelajaran di sekolah. Berbagai masalah yang diakibatkan oleh masalah-masalah utama tersebut meliputi empat kelompok masalah sebagai berikut.

Program MBS dimaksudkan untuk membantu pemerintah, sekolah dan masyarakat dalam mengatasi sebagian permasalahan yg disebutkan diatas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di sekolah dasar, termasuk Madrasah Ibtidaiyah.

C. Apa Hubungan Program MBS dengan Desentralisasi Pendidikan?

Seperti disebutkan diatas, Program MBS yang dirintis sejak tahun 1999 bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di SD/MI dengan meningkatkan kemampuan sekolah dalam tiga aspek: (1) manajemen sekolah yang transparan, partisipatif dan akuntabel; (2) peran serta masyarakat yang kuat untuk membantu sekolah; dan (3) pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). Program ini dikembangkan untuk membantu pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang dimulai pada tahun 2000, dimana sebagian besar kewenangan bidang pendidikan dilimpahkan ke daerah khusunya ke pemerintah kabupaten/kota.

Program yang memiliki konsep yang sama dengan MBS sudah dilaksanakan di banyak negara dalam rangka desentralsasi pendidikan pada tingkat sekolah, dimana kewenangan pengambilan keputusan tentang pendidikan diserahkan ke sekolah. Menurut Caldwel (2005) MBS merupakan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke sekolah. Sedangkan Mallen et.al (1990) memberikan penjelasan lebih lengkap, ialah MBS merupakan perubahan formal dari struktur pemerintahan, dalam bentuk desentralisasi yang menjadikan sekolah sebagai unit utama dalam upaya perbaikan pendidikan yang bertumpu pada pembagian kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perbaikan dan kemajuan. Jadi kewenangan yang sebelumnya berada ditangan pemerintah dilimpahkan ke sekolah (kepala sekolah, guru, dan orang tua murid). Kewenangan yang dilimpahkan dapat terdiri dari alokasi anggaran, pengangkatan guru dan personil sekolah, penyususnan kurikulum, penentuan buku pelajaran dan alat bantu mengajar lainnya, serta monitoring dan evaluasi kinerja sekolah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa MBS merupakan gerakan reformasi yang memungkinkan sekolah untuk memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya (personalia, dana dan peralatan/ bahan). Sedangkan tujuan utama MBS adalah meningkatkan kinerja sekolah dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara lebih efektif dan efisien, dengan asumsi bahwa pengambilan keputusan di tingkat sekolah lebih efektif dibanding dengan tingkat pemerintah, karena sekolah lebih memahami kebutuhan dan kondisi nyata di sekolah.

Program MBS dikembangkan dan dilaksanakan di Indonesia mendahului disusunnya peraturan perundangan yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Tujuannya untuk menciptakan model MBS yang dapat dilaksanakan secara efektif dan terjangkau dari segi biaya di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Program MBS yang semula dirintis oleh DEPDIKNAS-UNESCO-UNICEF bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan sebutan “Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan” (CLCC) dalam perkembangannya mendapat bantuan dana dari lembaga donor seperti NZAID, AUSAID dan lembaga-lembaga sektor swasta. Kemudian model MBS diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut di banyak daerah oleh lembaga donor dan mitra pengembang lainnya seperti USAID, AUSAID, EU, Save the Children, PLAN, WVI, ILO, meskipun kadang-kadang dengan nama yang berbeda.

Sejalan dengan pengembangan dan pelaksanaan model MBS di sekolah dan daerah, pemerintah telah berhasil menyusun dan memberlakukan sejumlah peraturan perundangan sebagai dasar pelaksanaan desentralisasi pendidikan dan manajemen pendidikan di tingkat sekolah, diantaranya sebagai berikut:

 Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ‘Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standard pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah’.

 Keputusan Mendiknas RI nomor 044/U/2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah, yang memuat tata cara pembentukan serta tugas dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di kabupaten/kota dan sekolah.

 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan, yang memuat 8 standard, ialah standard isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenega kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

 Sejumlah Peraturan Mendiknas yang menjabarkan setiap standard nasioanl pendidikan, misalnya, Kepmendiknas nomor 19 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan, dan Kepmendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang Standard Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

 Rencana Strategis Pendidikan tahun 2005-2009, yang menargetkan bahwa 40 persen SD sudah akan melaksanakan MBS pada tahun 2009.

 

Sumber : https://pakyadimbs.wordpress.com/2013/09/21/mengapa-manajemen-berbasis-sekolah-penting/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s